Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat berada dari ketinggian stadion di lokasi pembangunan Mimika Sport Center Beberapa Waktu Lalu – Jubi/IST
Jayapura, Nawor Lano – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan masih banyak kabupaten yang berminat untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON di Papua. Hal ini menjawab pernyataan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo yang menolak daerahnya dijadikan salah satu tuan rumah 2020.

“Kalau Jayawijaya tolak tidak apa, tidak masalah, masih banyak kabupaten yang mau,” kata Lukas Enembe, di Jayapura, Rabu (4/5/2016).

Enembe katakan, jika Jayawijaya benar tidak siap untuk jadi tuan rumah, maka akan dipindahkan ke Jayapura, karena jumlah venue di wilayah itu jumlahnya sedikit, lebih banyak indoor.

“Jadi kalau tidak mau kami pindahkan ke Jayapura saja. Apalagi Keerom dan Sarmi lokasinya masih bagus,” ucapnya.

Soal master plan PON yang sudah dirancang, ujar Enembe, paling akan diubah sedikit saja dalam artian tidak ada masalah.

“Kemarin memang bupati Jayawijaya tidak dilantik, mungkin karena beliau tidak mau,” kata Enembe.

Enembe jelaskan, sejak terpilih Papua sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020, pemerintah provinsi beserta jajaran tak hanya fokus pada olahraga saja, tetapi lebih pada pembangunan.

“Justru lewat PON ini kesempatan kita untuk pembangunan. kalau tidak mau, berarti mereka menolak pembangunan di daerahnya,” katanya.

Dia menambahkan untuk PON, dalam waktu dekat dirinya akan berangkat ke Jakarta untuk membahas anggaran sekaligus sepakbola, apalagi bola sudah menjadi milik Papua.

“Kami akan bahas mulai dari pelatih, pembiayaan dan seterusnya. Ini akan ditangani oleh Menkopolhukam,” tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo menyatakan pihaknya tidak bersedia menjadi tuan rumah PON 2020 karena dana yang dimiliki tidak cukup untuk melakukan pembangunan venue.

Namun, jika dana pembangunan untuk venue PON asalnya dari pemerintah pusat dan provinsi, maka pihaknya menyetujui untuk membangun sarana dan fasilitas PON 2020.

“Kalau disuruh membangun fasilitas dengan kita punya uang, saya otomatis tidak mau, karena uang kita terbatas. Sehingga saya lebih memilih memerhatikan rakyat dulu dan jangan sampai kita bangun fasilitas yang mewah-mewah, tetapi akhirnya kegiatan selesai tidak lagi digunakan,” kata Wetipo. (*)

Sumber : tabloidjubi.com