Bupati Mamteng, Riki Ham Pagawak ke Mamteng Bersama Gubernur Papua dalam kunjungan ini - Jubi/Enjel Wally
Mamteng, Nawor Lano – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) menerapkan sistem pendidikan berstandar internasional. Sejumlah Sekolah Negeri telah di tutup aktifitasnya dan melebur didalam satu Yayasan Internasional yang mengelola sistem pendidikannya.

Bupati Mamteng Riky Ham Pagawak ketika di konfirmasi terkait hal ini di Kobakma menjelaskan pendidikan di daerah yang dipimpinnya ini, secara khusus di sejumlah distrik dibuat dalam satu atap, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan semua murid yang bersekolah di Sekolah Satu Atap (Satap) ditampung dalam asrama. Hal ini menurutnya dapat memperpendek jarak murid yang bersekolah dari rumah ke sekolahnya.

“Dari pengalaman yang ada, banyak masyarakat yang tinggal dikampung-kamapung membawa anaknya untuk disekolahkan di luar dari kabupaten ini untuk mendapat pendidikan yang layak. Untuk itu kami pemerintah telah membangun Sekolah Satu Atap mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat atas di beberapa distrik, ditambah dengan asrama yang dekat dengan lingkungan sekolah,” jelas Bupati di Kobakma, Rabu 6/4/2016).

Pembangunan Satap ini sudah dibangun di Distrik Kobakma dan Kelila pada tahun 2014, sementara di Tahun ini akan dibangun lagi di Distrik Ilugwa dan Eragayam.

“Dari sejumlah distrik yang ada saat ini, misalnya di Distrik Kobakma ada 15 kampung didalamnya. Fasilitas pendidikan dasar ada enam sekolah dan semua siswa yang bersekolah disana akan ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ditambahkannya, Yayasan Internasional yang mengelola sistem pendidikan di Mamberamo Tengah bernama Yayasan Obangen yang berlokasi di Distrik Kelila.

“Belajar dari pegalaman yang ada, pernah kami mengirim anak-anak disini untuk sekolah di Jerman, tapi tidak mampu bersaing. Karena kurangnya pemahaman terhadap bahasa Inggris dan terbatasnya kemampuan siswa tersebut. Untuk itu Yayasan Internasional Obangen ini kami beri tanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan yang ada disini, dan semuanya didanai oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara itu Nerris Jikwa salah satu masyarakat di Distrik Kobakma mengaku sangat senang dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah.

‘Tidak hanya pendidikan dan kesehatan. Tapi infrastruktur jalan dan bangunan terus berkembang didaerah ini menandakan ada kepedulian besar oleh pemerintah kepada pelayanan masyarakat, dan kami sangat menikmatinya,” tandas Nerris.

Mengenai pengalaman pemerintah daerah mengirimkan siswa belajar ke Jerman namun gagal, Nerris merasa kemungkinan pemerintah daerah tidak melakukan survey terlebih dulu. Sebab menurutnya, kelemahan orang-orang Papua adalah hidup secara komunal, sulit berbaur.

“Tentu kalau mau berbaur, harus paham bahasa mereka dulu kan? Minimal bahasa Inggris, supaya tidak “mono” di sana,” kata Nerris. (Engel Wally/tabloidjubi.com)