“Ini merupakan wujud protes dan bentuk kecaman kami terhadap pemerintah daerah yang tak kunjung membayar biaya pemondokan atau kontrakan sementara mahasiswa, termasuk asrama permanen,” jelas Darson Wenda, Ketua Kordinator Wilayah Ikatan Mahasiswa Mamberamo Tengah, ketika ditemui suarapapua.com,Kamis (11/7/2013) siang di Jakarta.
Menurut Wenda, cara menduduki kantor penghubung Papua di Jakarta adalah jalan paling terakhir yang ditempuh mahasiswa setelah berbagai upaya damai dan bermartabat telah mereka lakukan.
“Semua komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan Bupati definitive, bapak Ham Pagawak telah kami lakukan. Komunikasi dengan instansi-instansi terkait juga telah kami lakukan, namun hasilnya tidak ada. Semua janji dan janji, tanpa realisasi yang nyata,” ujar Wenda.
Wenda menceritakan, massa waktu kontrakan asrama bagi mahasiswa Mamberamo Tengah di Jakarta, juga di beberapa daerah luar Papua telah berakhir sejak awal Maret 2013 lalu, dan mahasiswa harus mencari tempat hunian yang baru.
Jauh-jauh hari sebelumnya, komunikasi dengan Bupati terilih dan pemerintah daerah telah dilakukan terkait permasalahan tersebut, namun tidak mendapat respon dan tanggapan yang baik, sehingga setelah mahasiswa keluar dari kontrakan, ada yang memilih kost sendiri dengan biaya yang relative sangat mahal.
“Kalau kami justru menumpang di kontrakan milik teman-teman dari Kabupaten Tolikara. Kami malu sekali, sebab sudah punya kabupaten sendiri, namun masih numpang di tempat orang lain, ini yang harus di pahami pemda Mamberamo Tengah,” ujarnya.
Karena tak ada jawaban pasti terkait nasib mereka, Wenda menuturukan ia berangkat ke Papua pada bulan Mei 2013 untuk bertemu langsung dengan Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagawak, untuk menyampaikan persoalan tersebut.
“Saya hampir dua minggu di Jayapura namun tidak ketemu pak Bupati. Kemudian saya berangkat ke Wamena, dan untuk selanjutkan ke Kobakma untuk bertemu pak Bupati, ketika saya sampai di Wamena, saya dengar ada pertemuaan antara Bupati dengan pejabat SKPD Mamberamo Tengah di Wamena, karena itu saya datang dan langsung minta waktu bertemu dengan Bupati.”
“Bupati bersedia bertemu dengan saya. Saya menyampaikan semua keluhan mahasiswa, termasuk dana akhir studi dan dana pemondokan atau asrama bagi mahasiswa Mamberemo Tengah yang ada diluar Papua. Bupati kemudian meminta saya ke kembali ke Jakarta, dan berjanji akan segera membentuk tim, dan melakukan kunjungan ke berbagai kota studi paling lambat petengahaan bulan Juni 2013.”
Merasa puas dengan pertemuaan tersebut, Wenda mengaku langsung kembali ke Jakarta, dan menyampaikan hasil petemuaan kepada seluruh mahasiswa Mamberamo Tengah terkait pesan Bupati yang akan datang di petengahaan Juni dan akan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Namun, sampai petengahaan Juni, bahkan di awal Juli 2013, tidak ada tanda-tanda atau kejelasan Bupati dan Pemda akan mencarikan solusi kongkrit untuk mahasiswa. Sehingga kami mahasiswa rapat dan bertemu pada tanggal 28 Juni 2013, dan bersepakat untuk duduki kantor penghubung Papua sejak tanggal 3 Juli 2013 hingga saat ini sampai nanti ada kejelasan dari pemerintah daerah,” ujar Wenda.
Wenda menjelaskan, mahasiswa Mamberamo Tengah yang menduduki kantor penghubung Papua di Jakarta tidak akan mundur, apalagi keluar dari kantor tersebut sampai perwakilan pemerintah daerah, terutama Bupati langsung datang dan bertemu dengan mahasiswa di kantor tersebut dan menyelesaikan berbagai persoalan.
“Silakan bisa lihat, setelah kami duduki kantor ini, sudah hampir satu minggu kantor ini tidak beroperasi lagi. Seluruh pekerja sudah diliburkan. Kedatangan kami tentu menggangu aktivitas merekai, namun ini agar menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, dan kepala kantor penghubung Papua agar dapat segera berkomunikasi dengan Gubernur Papua maupun Bupati Mamberamo Tengah,” ujar Wenda.
Bupati Mamberamo Tengah, Ham Pagawak ketika dihubungi media ini tidak menjawab panggilan telepon seluler. Beberapa pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : uarapapua.com
Komentar